JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Kuntoro Boga Andri: Ekonomi Beras Berkeadilan untuk Rakyat

FAJARONLINE.COM---Memperhatikan maraknya pemberitaan beras terkait penggrebekan PT. Indo Beras Unggul (IBU) beberapa waktu, timbul beberapa diskusi mengenai polemik sistem pemasaran dan etika bisnis serta pelanggaran UU persaingan usaha beras di Indonesia.

Ada banyak pihak yang berkepentingan dengan kasus ini, termasuk pedagang, importir, perusahaan prosesing beras. Tentunya yang sangat berkepentingan atas isu ini adalah 14 juta rumah tangga tani yang bertanam padi dan 40 juta petani kita. Kita harus cermat dan hati hati dalam menempatkan masalah ini untuk kepentingan ekonomi rakyat dan bukan mengarah pada ekonomi liberal tanpa memikirkan produksi nasional yang perlu dijaga. Ada beberapa hal yang perlu anak bangsa perhatikan dan renungkan bersama terkait masalah ini:

1. Perlunya penataan rantai pasok dan rantai distribusi beras. Kita semua harus ikut mendorong terciptanya rantai pasok dan rantai distribusi beras yang efisien, sehingga menciptakan struktur harga yang baik. Pembagian profit keuntungan harus terdistribusi secara adil, dimana selama ini pedagang memperoleh share dari margin profit yang sangat besar dan petani sangat kecil.

Beberapa studi mengenai rantai pasok pemasaran komoditas pertanian memperlihatkan rata-rata petani hanya memperoleh 5-18% nilai tambah dari sistem pemasaran tradisional, padahal mereka telah mengeluarkan 35-44% dari keseluruhan biaya dalam sistem rantai nilai. Sedangkan sisa keuntungan terbesar dinikmati oleh pengepul, pedagang besar, pedagang antar daerah dan pengecer, yang berturut turut hanya mengeluarkan maksimal biaya (6%, 27%, 12% dan 22%) namun memperoleh nilai tambah yang jauh lebih besar dari petani (22%, 14%,18% dan 44%).

Yang harus kita lakukan adalah mendistribusikan dengan baik keuntungan dari setiap pelaku ekonomi dalam rantai pasok dan rantai distribusi beras, dimana petani harus menikmati nilai tambah yang wajar dari sistem pemasaran yang ada. Selama ini harga yang diterima petani dan harga yang dibayarkan konsumen sangat tinggi, atau pemasaran diasumsikan tidak efisien. Di sentra padi Jawa Timur harga Gabah kering panen (GKP) yang dijual petani ke penebas sekitar Rp 3.000 per Kg dan tengkulak akan menjual ke penggilingan dalam bentuk kering giling (GKG) sekitar Rp 4.100. per Kg.

Selanjutnya nilai beras akan terus naik hingga sampai ke tangan konsumen dengan harga rata rata Rp. 10.000 per kg yang berarti harga yang harus dibayarkan konsumen lebih mahal 330% dari harga yang diterima petani. Kita bandingkan dengan rantai pemasaran beras di Jepang, dimana petani dengan Koperasi Pertaniannya (Japan Agricultural Cooperative/JA) memiliki posisi tawar yang tinggi. Harga penjualan yang diterima petani adalah 216 yen/kg sedangkan harga yang dibayarkan konsumen 328 yen/kg, yang berarti hanya 151% peningkatan harga. Ini menggambarkan struktur pasar beras kita yang tidak efisien dibanding Jepang. Perlu didorong fungsi kelompok tani dan koperasi sehingga rantai pemasaran lebih efisien dan posisi tawar petani kita makin baik.

2. Kompas 27 Juli 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggambarkan 73% dari perubahan tingkat kemiskinan di masyarakat dipengaruhi oleh harga pangan. Sementara perubahan tingkat kemiskinan nasional sebanyak 21,8 % dipengaruhi oleh harga beras.

Ini menggambarkan pentingnya pengendalian harga beras kita, dimana upaya menurunkan kemiskinan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi perlu memerhatikan penataan sektor perberasan.

Dari aspek produksi pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pertanian sudah all out untuk mengamankan produksi beras nasional. Untuk meningkatkan produksi, Kementan telah mengupayakan gerakan Upsus (Upaya Khusus) sejak tahun 2015 sampai saat ini. Gerakan ini meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan, bantuan benih dan pupuk bersudnsi, bantuan traktor, rice transplanter, combine harvester, pompa air, power tresher dan alsin lainnya dalam jumlah yang sangat masif. Juga dilakukan pengawalan oleh segenap staf kementrian pertanian dan petugas pertanian di daerah dengan bantuan TNI dan mahasiswa. Gerakan luar biasa ini merupakan gerakan pencapaian swasembada yang terbesar di Indonesia setelah gerakan bimas di era 70-80 an.

Semua itu, adalah subsidi negara bagi pertanian dan ketahanan pangan kita, agar harga komoditas pangan strategis ini tidak melampaui harga psikologis pasar kita dan tidak membebani konsumen. 

3. Mengutip pernyataan Dr.Arya H Darmawan dari IPB mengenai esensi ekonomi Pancasila dalam ekonomi perberasan kita, bahwa aneka subsidi yang diberikan oleh negara kepada puluhan juta keluarga petani dan dimakan 250 juta jiwa penduduk Indonesia dengan dengan harga Rp 9.000,- an di pasaran umum patut kita syukuri. Ini sangat jauh dengan harga beras di Jepang, Eropa, ataupun USA dimana harga beras konsumsi mereka diatas Rp 50.000,-/kg tanpa subsidi.

Sehingga tidak tepat mengatakan produksi beras nasional hadir tanpa subsidi negara. Sehingga mengkomersialisasikan produk beras yang diproduksi (dengan back up habis-habisan oleh negara) dan dikapitalisasi untuk kepentingan pribadi dengan skala ber-ton-ton jumlahnya, rasanya kurang elok dan kurang sesuai dengan sila ke-5 kita.

Negara kita selalu hadir dalam ekonomi beras, dalam konprensi pers rapat koordinasi (Rakor) pangan yang di gelar Jumat, 28 juli 2017. Mentri koordinator Ekonomi menyampaikan harga acuan Rp 9.500 sesuai kebijakan untuk beras medium masih berlaku. Menko menyampaikan bakal mewajibkan semua pedagang beras melaporkan lokasi gudangnya dan berapa kapasitas yang dapat ditampung oleh gudang tersebut. Pemerintah akan tetap mengontrol harga beras demi kestabilan ekonomi nasional.

Berdasarkan Inpres No. 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh pemerintah ada pihak yang wajib menjamin penyerapan gabah dan distribusi beras kita tetap terjaga.

Unit Pengolahan Gabah Beras (UPGB) milik Bulog, diwajibkan berkerjasama dengan gabungan kelompok tani dan menyalurkannya sesuai sasaran. Hal ini dilakukan untuk melawan kartel pangan yang diasumsikan masih sangat kuat permainanya dan menghambat pencapaian ketahanan pangan di Indonesia. Peran BULOG untuk misi Public Service Obligation (PSO) harus lebih besar dibanding misi mencari untung (Komersil).

Perlu reposisi fungsi Bulog dengan lebih baik, bahwa keberadaan lembaga ini adalah untuk stabilisasi pasar komoditas pangan termasuk perbaikan manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga pangan. Dan yang terakhir mengenai keberadaan Satgas Pangan.

Satgas pangan ini harus harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap prilaku kartel dan kecurangan persaingan dalam ekonomi perberasan kita. Seperti kata mutiara dari Syaidina Ali bin Abi Thalib bahwa “Kebenaran yang tak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir” Sehingga kita perlu bersama sama berada di belakang pemerintah untuk menjamin ekonomi beras kita berkeadilan untuk rakyat. **